Menkeu RI, Sri Mulyani: APBN Tetap Pruden dan Penerimaan Pajak Mulai Pulih

Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI), Sri Mulyani, menyampaikan pidatonya, dalam acara Sarasehan Ekonomi yang dihadiri Presiden Republik Indonesia dengan tema "Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan" yang berlangsung di Menara Bank Mandiri, Jakarta, pada hari Selasa.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong reformasi, khususnya di bidang perpajakan, bea dan cukai, serta penyederhanaan prosedur demi mengurangi beban pelaku usaha. Ia menilai, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan deregulasi dan reformasi yang lebih ambisius, sesuai arahan Presiden.

Menanggapi sorotan media terkait kondisi APBN dan penerimaan pajak, Sri Mulyani menjelaskan bahwa data hingga akhir Maret menunjukkan perbaikan signifikan. Meskipun sempat tertunda, konferensi pers baru dilakukan karena data masih dinamis dan dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis, termasuk restitusi oleh wajib pajak besar dan kebijakan seperti Coretax (atau Core Tax Administration System/CTAS) dan TER (Tarif Efektif Rata-Rata).

Ia mencatat, pada bulan Maret penerimaan pajak bruto menunjukkan pemulihan, dengan pertumbuhan 9,1% dibandingkan sebelumnya yang sempat minus di Januari (-13%) dan Februari (-4%). Secara historis, tren penerimaan pajak pada kuartal I 2025 (Rp179,7 triliun) tercatat lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, termasuk saat ledakan komoditas pada 2023 (Rp167 triliun) dan pasca-COVID di 2022 (Rp146 triliun).

Sri Mulyani menegaskan bahwa penerimaan pajak masih on track dan APBN tetap dijalankan secara bijak dan berkelanjutan, meskipun pemerintah memiliki berbagai program strategis. Ia mengimbau publik untuk tidak menambah keresahan yang tidak perlu, karena secara fundamental kondisi fiskal Indonesia masih terjaga dengan baik.